• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Kesadaran Warga Untuk Membayar Pajak Perlu Ditingkatkan

 22-02-2016 08:18 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 480 kali Berita Kota
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Yudi Mardiana mengakui, kesadaran warga pinggiran di Kota Semarang untuk membayar pajak masih rendah. Terbukti, dalam realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), penyerapan pajak di Kecamatan Tembalang, Ngaliyan, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen masih kerap lambat. Meski secara keseluruhan sesuai target, namun pihaknya mengalami banyak kendala dalam proses penagihan.  Untuk menggenjot pendapatan sektor ini, pihaknya bekerja sama dengan camat dan lurah. Selain itu akan diberikan bonus perangsang bagi perangkat yang mampu memungut pajak secara optimal. "Bonus untuk perangkat RT sebesar Rp 600,- per lembar tagihan, RW Rp 500,- per lembar tagihan, Lurah Rp 200,- per lembar tagihan, dan untuk Camat Rp 150 per lembar tagihan. Di mana total lembar tagihan SPPT PBB sebanyak 503.000 lembar. Itu merupakan bentuk rangsangan bagi mereka agar lebih bersemangat memungut pajak,” katanya.  Berbeda dengan wilayah pinggiran, masyarakat yang kebetulan tinggal di kawasan kota relatif lebih sadar akan pajak. Terbukti, beberapa kecamatan yang berada di pusat kota, realisasi pajaknya selalu sesuai target, baik besaran maupun waktu.  "Kami akan mendorong pihak kelurahan dan kecamatan agar bisa mensosialisasikan terkait kewajiban pajak ini, agar target yang dicanangkan bisa terealisasi," tegasnya. Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu sumber anggaran pembangunan terbesar berasal dari pajak. Tahun 2016 ini target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Semarang sebesar Rp 241 miliar. Target ini meningkat Rp 26 miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 215 miliar. "Saya sudah meminta DPKAD supaya jeli dalam mendata kembali aset-aset tanah yang secara fungsi sebelumnya belum digunakan, tapi kini telah berubah dengan adanya bangunan seperti perumahan. Sehingga dengan adanya pendataan ulang, pendataan bisa optimal," ujarnya.