• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Dewan Desak Perbaikan Penataan Parkir

 01-03-2016 08:05 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 467 kali Berita Kota
Pihak DPRD Kota Semarang, mendesak pemerintah Kota Semarang, khususnya Dishubkominfo Kota Semarang untuk segera melakukan penataan parkir tepi jalan umum. Dikarenakan, persoalan parkir tepi jalan umum bukan hanya masalah kemacetan saja, tapi juga berpengaruh pada mata rantai setoran atau retribusi yang dipungut juru parkir ke kas daerah. Saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor parkir tepi jalan umum terbilang minim bila dibanding dengan potensi yang ada. Untuk itu DPRD Kota Semarang berharap agar Dishubkominfo Kota Semarang menunjukan ketegasan dan keberanian dalam menata parkir tepi jalan umum. Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Citrus Resto Hotel Novotel Semarang mengatakan, saat ini setoran retribusi parkir tepi jalan umum ke PAD Kota Semarang tidak sampai Rp 4 miliar/tahun. “Padahal kalau dikelola dengan baik kami optimistis bisa empat kali lipat dari yang saat ini diterima pemkot,” ujarnya.  Apalagi jumlah pertumbuhan kendaraan mengalami perkembangan pesat. Dikatakan, salah satu persoalan utama di lapangan adalah setoran dari juru parkir (jukir) yang tidak langsung diserahkan ke kasda, namun melalui berbagai pihak. Ada yang namanya koordinator lapangan, ketua kelompok, pemilik lahan parkir, dan lain sebagainya. Dishubkominfo pun dituntut berani melakukan penataan sehingga setoran parkir bisa masuk ke kasda secara langsung. “Kalau soal preman atau oknum, pemerintah tidak perlu takut. Kan ada Forkominda, pemkot juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian atau TNI. Intinya jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, kasihan rakyat. Potensi PAD yang mestinya bisa untuk pembangunan, malah tidak jelas ke mana larinya,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. Tidak hanya itu, untuk memudahkan setoran dari jukir, pihaknya mengusulkan agar dibuat semacam posko pembayaran di beberapa lokasi strategis. “Selain memudahkan jukir, juga memudahkan petugas Dishubkominfo," katanya. Hal yang sama juga disampaikan pimpinan Pattiro Kota Semarang Dini Inayati. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini menjadi kendala Dishubkominfo dalam penataan parkir, bukan alasan yang tepat. “Saat ini sudah ada UU Aparat Sipil Negara (ASN), Dishub kan bisa merekrut tenaga kerja baru dengan status kontrak,” katanya.