• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Wali Kota Tolak Keras Penggusuran Paksa Rumah Warga

 10-03-2016 08:51 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 330 kali Berita Kota
Terkait Dampak Lahan Reaktivasi Rel di Kebonharjo  Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan menolak keras jika PT KAI melakukan upaya relokasi secara paksa terhadap rumah warga di Kebonharjo tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Wali Kota saat menanggapi terkait adanya penolakan warga Kebonharjo terhadap PT KAI yang sempat melakukan pengukuran lahan calon untuk pembangunan reaktivasi atau pengaktifan kembali rel kereta dari Stasiun Tawang menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas, belum lama ini. “Saya meminta kepada PT KAI untuk mematuhi sesuai hasil rapat yang telah dilakukan dari komunikasi dan dialog sebelumnya di pemerintah provinsi dan satker, yang kesimpulannya ada dua alternatif. Pertama bisa membuat jalur dari Tawang ke Pelabuhan dengan menggunakan jalur lama, rutenya terlalu jauh sehingga biaya jadi besar. Atau jalur dua, lewat dari wilayah Kebonharjo ada 100 KK yang harus pindah namun biaya lebih murah. Jika biaya pembengkakan untuk jalur lama dikembangkan jauh lebih besar, tapi kalau memilih biaya jauh murah, maka harus dilakukan ganti untung rumah warga,” kata Wali Kota, Selasa (8/3). Meski demikian Pemerintah kota Semarang mendukung adanya jalur kereta dari Tawang ke Pelabuhan. Namun harus ada sosialisasi rumah warga tersebut terlebih dahulu. Ditambahkan Wali Kota Hendrar Prihadi yang mengingatkan bahwa warga yang terkena dampak pembangunan rel dari PT KAI, agar warga sekitar tidak dirugikan. Sebab, warga memiliki hak lahan tersebut berupa sertifikat rumah. “Saya minta kepada PT KAI untuk turun bersama-sama melakukan sosialisasi dalam menyelesaikan persoalan reaktivasi rel kereta api dari Stasiun Tawang ke Pelabuhan yang melewati rumah warga. Jika terjadi relokasi maka PT KAI harus menunjuk tim apresial untuk menghitung standar harga untuk ganti untung rumah warga sesuai apresial,”pungkasnya.