• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Komisi A DPRD Kota Semarang Soroti Penegakan Perda

 19-04-2016 09:04 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 385 kali Berita Kota
Komisi A DPRD Kota Semarang menyoroti penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Semarang. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Mediana Koswara, saat ini penegakan perda yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Linmas masih perlu dilakukan pembenahan. Salah satunya adalah soal konsistensi dan ketegasan aparat dalam menegakan perda. Saat ditemui usai berbicara pada dialog interaktif DPRD Kota Semarang, Senin (18/4), Mediana Koswara menegaskan, masih ada sejumlah perda yang penegakannya perlu dibenahi.

“Misalnya perda tentang kebersihan. Saat menyusun kami ingin agar masyarakat bisa tertib dalam mmebuang sampah," ujar politisi PDI Perjuangan ini. Namun sayangnya pelaksanaan di lapangan masih saja ada masyarakat yang suka membuang sampah di saluran air atau di sembarangan tempat. Akibatnya, selain kondisi Kota Semarang menjadi kotor, sampah juga menyebabkan banjir. "Sehingga yang dirugikan masyarakat yang mungkin tak membuang sampah sembarangan," katanya.

Demikian juga dengan perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), Perda tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar dan lain sebagainya. "Komisi A sebagai mitra Satpol PP tentu akan terus mendorong penegakan perda bisa efektif sehingga tujuan perda yang ingin menata Kota Semarang bisa tercapai,” katanya.

Terkait dengan penyusunan raperda yang saat ini masih ditangani DPRD Kota Semarang, Mediana Koswara menegaskan, sejumlah pansus terus bekerja keras agar target penyelesaian raperda bisa tercapai. "Ada sejumlah raperda yang masih dibahas, baik yang inisiatif DPRD Kota Semarang, yang diajukan oleh eksekutif, maupun luncuran raperda dari tahun 2016. Diharapkan tahun ini bisa selesai 90 persen,” katanya. Sementara itu Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengakui ada sejumlah perda yang belum bisa dilaksanakan optimal.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan personel hingga area atau cakupannya yang cukup luas sehingga menyulitkan petugas. Dia mencontohkan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Bangunan atau Perda  No 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang cukup menyulitkan. “Kami tetap akan terus berupaya menegakan perda seperti yang ditugaskan pada kami,” kata Kusnandir tegas. Untuk itu dia berharap masyarakat bisa mendukung tugas Satpol PP, salah satunya dengan melaporkan jika ada pelanggaran.