• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

NUSP Tahap Dua Tangani Kawasan Kumuh di Kota Semarang

 28-04-2016 08:45 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 1158 kali Berita Kota
Program terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh dan penanganan pemukiman kumuh Kota Semarang yang sering disebut NUSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Project) tahun ini memasuki tahap yang kedua. Rabu (27/4) bertempat di Hotel MG Suit sosialisai tahap kedua kegiatan program tersebut dibuka Walikota Semarang Hendrar Prihadi.
Acara tersebut dihadiri 88 peserta yang terdiri dari PMU (Project Management Unit), NMC (National Management Consultant), RMC (Regional Management Consultant), CC (community Central), CA (Community Advisor), Pokja dan LCO (Local Coordinating Office), Satker/ PPJ, Akademisi, LSM, Satker Provinsi, Camat dan Lurah yang kawasannya menjadi tarjed NUSP.
Diakatakan Walikota dalam sambutan, bahwa penanganan lingkungan kumuh selaras dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penurunan kawasan pemukiman kumuh sebesar 10% .
“Adapun di kawasan kumuh di Kota Semarang mencapai luasan sebesar 415,83 hektar yang tersebar di 15 Kecamatan dan 62 Kelurahan. Dengan Tipologi dan karakteristiknya berbeda-beda, namun secara umum kendala yang dihadapi sama yaitu ketersediaan dan kelayaan infrastruktur” tutur Hendrar Prihadi.
Lanjut Hendrar Prihadi pihaknya berharap agar dalam pelaksanaan NUSP ini, semua program kegiatan yang dilaksanakan agar menyesuaikan dengan kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penaganan akar persoalan. “Selain itu juga agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Semua unsur terkait agar menyusun arahan dan teknis operasional yang jelas selaras dengan arah pembangunan Kota Semarang” harapnya.
Kedepannya Walikota berjanji akan memperkuat upaya penanganan pemukiman kumuh melalui penerbitan Perwal tentang strategi dan program penanganan pemukiman kumuh di Kota Semarang.
NUSP (Neighborhood Upgrading Shelter Project) merupakan program nasional untuk penanganan kawasan kumuh di perkotaab yang dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan kawasn permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat yang tinggal di daerah padat dan kumuh.
Di Kota Semarang NUSP sendiri dilaksanakan dengan program 100-0-100 sebagai tolok ukur pencapaiannya program nasional tersebut. Yang artinya 100% akses terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 0% kawasan kumuh perkotaan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh, 100% akses sanitasi terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).
Ketua penyelenggara NUSP, Agus Riyanto dalam sambutan menyampaikan lokasi-lokasi terpilih yang menjadi sasaran kegiatan NUSP adalah lokasi-lokasi kumuh yang luas daerah kumuhnya lebih besar dari 5 hektar (> 5 Ha). Tahun 2016 yang menjadi pilot project 17 kelurahan yakni Bandarharjo, Kuninngan, Dadapsari, Kaligawe, Tambakrejo,, Tanjung Mas, Mangkang Wetan, Mlatiharjo, Bugangan, Kemijen, Muktiharjo Kidul, Genuksari, Trimulyo, Meteseh, Rowosari, Jabungan, Gedawang. Ditahun 2016 dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan di daerah. Dalam bentuk melalui bantuan langsung masyarakat (BLM), dan pembangunan skala kawasan seperti pembangunan jalan dan saluran, dan perbaikan jalan dan perbaikan saluran.
Anggaran untuk NUSP tahap 2 telah dianggarkan Rp 30.362.395.000 dan akan mampu mengurangi kurang lebih 120.295 hektar. Kemudian di tahun  2017 mendatang dianggarkan Rp 30.210.330.000 dengan perkiraab mampu menangani 119.693 hektar kawasan kumuh.