• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

DPRD Selesaikan Pembuatan Raperda Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

 28-04-2016 10:32 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 412 kali Berita Kota
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibahas di DPRD KotaSemarang, saat ini sudah diselesaikan dan tinggal disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Diharapkan dengan adanyaPerda tersebut, peran perusahaan di Kota Semarang semakin  besar dalam mengembangkan infrastruktur dan lainnya.
 
Hal ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pujonggo. Raperda CSR yang dimaksud adalahRaperda dengan nama baru, yakni program Kemitraan Bina Lingkungan. Dengan adanya Raperda tersebut, dimungkinkanPemerintah Kota Semarang menggandeng para pengusaha atau semua pihak yang mau membantu dalam pengembangan infrastruktur dan lainnya.
 
“Peran perusahaan dalam program CSR yang terdata di Pemkot Semarang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan jumlah. Selama ini pengusaha langsung memberikan bantuan, tanpa melalui koordinasi dengan pemerintah,sehingga memang terkesan menurun,”ujarnya, Rabu (27/4).
 
Ditambahkan, Wisnu meski sebenarnya para pengusaha banyak yang memiliki niatan membantu pemerintah dengan program CSRnya, namun mereka membutuhkan payung hukum yang jelas. Hal inilah yang mendasari DPRD KotaSemarang membuat Raperda program Kemitraan Bina Lingkungan.
 
Dalam raperda tersebut, Wisnu juga menegaskan, peran pemerintah tidak akan mengelola mengenai program yang dijalankan oleh pihak pengusaha. Peran pemerintah hanya sebatas mencatat dan mengetahui program yang dijalankan pihak pengusaha.
 
“Dalam program ini, nantinya akan dibentuk sebuah lembaga yang merupakan bentukan dari Pemkot Semarang dan swasta, dibawah pengawasan Wali Kota dan Sekda. Dengan rampungnya Raperda tersebut dan tinggal penetapan menjadiPerda, diharapkan segera disusul peraturan wali kota, dalam aplikasi di lapangan,”pungkasnya