• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

26 Pengacara Siap Dampingi Warga Kebonharjo

 26-05-2016 10:06 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 502 kali Berita Kota
Sebanyak 26 pengacara atau advocat dari Ikatan Advocat Indonesia (Ikadin) siap mendampingi warga Kebonharjo terkait penertiban paksa rumah warga oleh PT KAI. Humas Ikadin Hermansyah Bakrie mengatakan, semua warga telah menyerahkan kuasanya dan menandatangani surat kuasa kepada Ikadin yang diberikan kuasa untuk membantu mendampingi warga Kebonharjo yang terkena dampak penggusuran rumah. Pihaknya juga akan mendampingi 200 warga untuk melaporkan tindakan eksekusi rumah warga yang telah melanggar kemanusian atau Hak Asasi Manusia (HAM) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham).

“Ada 26 pengacara yang dikerahkan Ikadin untuk dampingi warga Kebonharjo terkait penertiban rumah warga oleh PT KAI. Semuanya secara sukarela sesuai hati nuraninya untuk membantu warga yang haknya telah dirampas oleh PT KAI,”ujarnya di lokasi, Rabu (25/5).   Ditambahkan, semua warga ikut menandatangi surat kuasa tersebut untuk dibantu dalam penyelesaian ke jalur hukum. Sebab, PT KAI selama ini hanya berpijak pada grown card bukan sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut secara sah, namun hanya alat ukur tanah.

“Sehingga masih status quo,”tandasnya. Sementara itu, salah satu warga Budi Sekoriyanto menyampaikan, bahwa warga merasa terbantu dari bantuan Ikadin telah membantu jasa pelayanan upaya hukum. Pihaknya selama tiga hari lalu telah menggelar rapat untuk melakukan koordinasi, dan hari ini, Rabu (25/5) akan melangkah ke ranah hukum.

“Kita akan memperjuangkan semua warga yang memiliki sertifikat dan tidak ada sertifikat. Sebab, jika penertiban rumah itu untuk kepentingan negara maka penyelesaikannya harus sesuai undang-undang yang berlaku, juga membentuk tim appreasial untuk menentukan dan mengganti lahan warga sesuai dengan harga jual,”ujarnya. Ditambahkan, pemerintah kota semarang telah menfasilitasi terkait hal ini. Wali Kota pada 4 Februari lalu sesuai hasil rapat di gubernuran meminta untuk membentuk tim appresial tapi hal itu tidak dilakukan oleh PT KAI. Karena merasa ini tanahnya. “Dan kalau mereka (PT KAI- red) mengatakan semuanya ilegal maka harus sesuai proses hukum. Dan tunggu keputusan hukumnya seperti apa,”paparnya.