• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Pengusaha di Kaligawe Melakukan Audensi dengan Hendi

 16-06-2016 08:20 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 480 kali Berita Kota
Belasan pengusaha di sekitar kawasan Kaligawe mengadu ke Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Hal itu terkait persoalan rob yang mengganggu bisnis mereka. Dikarenakan, akibat rob yang melanda wilayah pesisir, khususnya di wilayah Kaligawe, membuat para pengusaha mengalami kerugian, baik materi maupun non-materi. Para pengusaha dari perwakilan PT Sibasurya, PT Sukasari, PT Saudara Makmur, perwakilan warga Semarang Indah, dan beberapa perwakilan perusahan lain di Kaligawe, melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang di Balai Kota, Rabu (15/6).  Dalam kesempatan itu, Dirut PT Saudara Makmur, Goemulyo Raharjo mengatakan, rob yang menggenang wilayah Kaligawe dan sekitar memberikan dampak besar terhadap usahanya. Beberapa karyawan harus terlambat kerja karena terjebak macet, pengiriman barang terlambat, dan ada banyak akibat lain yang bisa berdampak pada kerugian materi. "Dampaknya sangat besar. Kami yang bergerak dalam bisnis ekspedisi nyaris lumpuh akibat persoalan rob ini. Pemberangkatan truk jadi tak maksimal. Pendapatan pun banyak berkurang, meski kami belum menghitung kerugian secara riil," katanya.  Tak hanya perusahaannya. Di kawasan Kaligawe terdapat ratusan unit usaha yang mengalami persoalan serupa. Maka untuk itu dirinya berharap pemerintah bisa memberikan solusi cepat dalam upaya penanganan rob ini. "Apapun itu, kami berharap persoalan rob bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Apalagi persoalan seperti ini sudah berlangsung lama. Meski tahun ini merupakan dampak terparah rob," tegasnya.  Hal senada juga disampaikan beberapa warga di lingkungan Semarang Indah Kecamatan Semarang Barat yang ikut dalam rombongan audiensi. Hendrasyah Ketua Badan Pengelola Lingkungan Semarang Indah mengatakan, dampak rob sangat berpengaruh pada kehidupan warga di sana. Bahkan akibat rob, warga Semarang Indah tak bisa beraktivitas secara normal, termasuk saat berangkat maupun pulang kerja. "Harapannya pintu air diperbaiki, pompa diperbanyak, sehingga rob tak lagi menggenang kawasan sekitar," kata Hendrasyah.  Nelwan, Pakar Hidrologi yang ikut mendampingi warga dan pengusaha menyampaikan, harus ada solusi cepat dalam menghadapi persoalan rob di Kota Semarang. Pemerintah, katanya, terkesan tidak siap menghadapi persoalan alam yang hampir tiap tahun melanda Kota Semarang ini. "Sebelum bicara jangka panjang, seperti pembangunan polder dan lainnya, harus ada solusi jangka pendek. Salah satu yang kami usulkan yaitu pembangunan bendung karet di muara-muara sungai. Kali Tenggang, Kali Semarang, dan Kali Seiringin bisa dipasang bendung karet untuk menahan rob masuk ke pemukiman," tegasnya. Menanggapi hal ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan berupaya untuk melakukan penanganan jangka pendek. Diakuinya, rob memang jadi beban pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah melaporkan ke Gubernur maupun ke Kementrian PU-PR untuk membantu mencari solusi.  Meski demikian, secara umum, penanganan rob dan banjir juga sudah terus diupayakan Pemerintah Kota Semarang. Diakuinya, ada beberapa kendala dalam penanganan masalah rob ini, meski hal itu sudah mulai diurai satu persatu.  "Kendala utama tentu sektor pembiayaan. Di wilayah timur Kota Semarang saja, ada lima sungai yang harus dinormalisasi. Untuk pembangunan sabuk pantai, Giant Sea Wall, atau solusi pembangunan bendung juga sangat besar biayanya," katanya.  Meski demikian, pihaknya telah memilah beberapa program yang bisa dipercepat penyelesaiannya. Seperti pembangunan Polder Banger dan normalisasi Banjirkanal Timur yang akan jadi prioritas program. "Normalisasi Kali Tenggang hanya kurang tiga lahan yang belum terbebaskan. Tiga tambak sisa, pemilik masih enggan melepaskan jika harga pembebasan kurang dari sekitar Rp 3 juta/meter. Ini yang menjadi masalah kami. Kami pun berharap masyarakat yang terdampak bisa ikut membantu pemerintah dalam hal mempermudah mengurai persoalan yang berdampak sangat luas ini," paparnya.