• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Walikota mendorong warga untuk segera membuat KTP elektronik

 15-09-2016 10:27 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 463 kali Berita Kota
Menindak lanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471/1768/SJ Tanggal 12 Mei 2016 Tentang percepatan penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Drs. Mardiyanto mengupayakan melakukan percepatan perekaman KTP Elektronik dengan cara memfasilitasi setiap TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Disdukcapil di Kecamatan dapat melakukan perekaman data KTP Elektronik, pelayanan Bus Keliling dan Jemput Bola.
Adapun upaya yang sangat dianggap efektif bagi warga yang bekerja/lewat di sekitar simpang lima adalah Bus Keliling yang setiap hari melakukan pelayanan dan perekaman data Senin-Sabtu di Simpang Lima Semarang dan setiap Minggu Pagi di Car Free Day (CFD) di Jl. Pahlawan Semarang
Sedangkan di Dinas Jl. Kanguru Raya menambah 1 komputer perekaman data untuk upaya percepatan perekaman KTP Elektronik. 
Pemerintah Kota Semarang berharap kepada warga kota semarang untuk segera melakukan perekaman data bagi yang belum memiliki KTP elektronik.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan, selama ini masih banyak warga yang mengeluhkan tentang proses pembuatan e-KTP yang membutuhkan waktu lama atau tidak langsung jadi.
"Kami telah berkoordinasi dengan kementerian untuk bergerak aktif meminta blangko e-KTP ke pusat," kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi. Dari sekitar 1,2 juta warga Semarang, kata dia, masih tersisa sekitar 69 ribu warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.
"Kami sudah mengajukan kepada kementerian (permohonan blangko, red.), namun baru diberikan 8.000 blangko. Bila ditotal, setidaknya masih butuh 89 ribu blangko untuk e-KTP," katanya.
saat ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas akhir waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi pertengahan 2017. Semula batas akhir perekaman dipatok akhir September ini, ternyata masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman.
Apabila batas akhir September tersebut diberlakukan, jutaan penduduk bakal mengalami kesulitan mengurus surat-surat yang terkait dengan data kependudukan. "Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP," kata Tjahjo di Masjid Agung Kauman Semarang, Senin (12/9).
Tjahjo menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP sampai saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah. Mundurnya perekaman menjadi pertengahan 2017 guna memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan.
Berikut 10 masalah serius jika Anda belum punya e-KTP hingga pertengahan tahun 2017.
1. Tidak dapat membuat SIM
Membuat SIM membutuhkan salinan data kependudukan tentang diri Anda. Jika Anda tidak punya rekam data kependudukan yang bisa ditunjukkan dengan E-KTP maka otomatis Anda tidak bisa membuat Surat Izin Mengemudi.
2. Tidak dapat membeli motor dan mobil
Saat Anda membeli motor atau mobil dalam kondisi baru, Anda akan dimintai identitas kependudukan Anda. Tujuannya untuk membuat STNK agar motor atau mobil yang Anda beli tidak bodong.
3. Tidak dapat membeli tiket kereta api, kapal, dan pesawat terbang
Sama dengan pembelian kendaraan, tiket angkutan umum juga wajib menunjukkan rekam data kependudukan. Tujuannya untuk membuktikan apakah Anda benar-benar warga Indonesia atau bukan. Sebab jika bukan, Anda berarti harus menunjukkan paspor.
4. Tidak dapat menikah di KUA dan Kantor Pencatatan Sipil
Jika umumnya masalah menikah adalah persoalan tidak adanya calon itu sudah biasa, tapi jika tidak menikah hanya karena tidak punya e-KTP, maka baiknya Anda menyegerakan untuk membuat rekam data kependudukan secara elektronik.
5. Tidak dapat menggunakan BPJS
BPJS merupakan layanan kesehatan murah yang ditawarkan pemerintah. Jika Anda tak punya E-KTP, jangan harap Anda bisa menggunakan BPJS ketika Anda berobat.
6. Tidak dapat membuat paspor
Barangkali Anda yang tidak punya gambaran akan bepergian ke luar negeri mungkin tidak begitu masalah dengan konsekuensi yang satu ini. Tapi tidak ada salahnya membuat e-KTP mengingat banyak konsekuensi lain yang bersifat mengikat.
7. Tidak dapat menggunakan hak suara dalam Pemilu
Jangan harap Anda yang tidak punya e-KTP mendapatkan hak untuk memilih pemimpin. Itu juga berlaku pada Pemilihan Kepala Daerah dan bahkan Pemilihan Kepala Desa sekalipun.
8. Tidak dapat membuat rekening Bank
Bank biasanya telah terintegrasi dengan peraturan pemerintah. Jika Anda tidak punya e-KTP maka jangan harap Anda bisa membuat rekening pribadi.
9. Tidak dapat mengurus berkas kepolisian
Kepolisian juga akan menutup hak Anda untuk melapor dan meminta pertolongan jika Anda tidak memiliki e-KTP.
10. Tidak punya identitas legal
Dari semua konsekuensi di atas dampak yang langsung bisa Anda rasakan adalah Anda tidak memiliki identitas diri sebagai warga negara. Karena tidak memiliki identitas inilah, banyak konsekuensi yang harus Anda hadapi.