• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Dinas Kesehatan Puncaki Pelayanan Informasi Terbaik

 02-11-2016 08:47 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 469 kali Berita Kota
SEMARANG – Di era globalisasi, Pemkot Semarang terus mendorong keterbukaan di seluruh SKPD dan BUMD. Selain dengan program LAPOR Hendi, masing-masing SKPD dituntut untuk memberikan informasi dan pelayanan melalui websitenya masing-masing.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Daerah yang digawangi Bagian Humas Setda Kota Semarang pun menyelenggarakan pemeringkatan PPID. Adapun SKPD yang memberikan pelayanan informasi terbaik, yakni Dinas Kesehatan, disusul Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah.

“Yang belum ada keterbukaan, yakni di masing-masing kecamatan, kecuali kecamatan Banyumanik. Tentunya, ini menjadi pelecut bagi masing-masing SKPD untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Kabag Humas Kota Semarang, Achyani, Selasa (1/11).

Achyani menjelaskan, adapun kriteria penilaian, yakni penyediaan informasi dasar, di antaranya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), anggaran, struktur organisasi. Kemudian data pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat, informasi sesuai tupoksi, serta alamat web dan medsos yang dimiliki.

Penilaian dan pemeringkatan PPID Kota Semarang telah dilakukan pada 67 PPID SKPD dan BUMD. Setiap PPID SKPD dan BUMD diwajibkan mengisi Self Assesment Questione (SAQ) serta menyediakan informasi wajib pada website SKPD. Sementara itu, Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto mengapresiasi pemeringkatan, sebagai upaya mewujudkan transparansi informasi publik. Dirinya mendorong optimalisasi pelayanan PPID pada seluruh SKPD dan BUMD, tanpa terkecuali.

Tak hanya itu, selaku atasan PPID, dirinya akan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Kepala SKPD yang nilai SAQnya masih rendah. Kemudian sanksi bagi SKPD yang belum mengumpulkan, agar ada peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi di wilayah kerjanya. Sementara, Widoyono selaku atasan PPID Kepala Dinas Kesehatan, menyampaikan pihaknya akan terus berkomitmen memperbaiki diri dalam pelayanan informasi sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan keterbukaan, kami bisa menampung aspirasi, masukan, saran, kritik demi perbaikan kinerja pelayanan kesehatan di Kota Semarang,” ungkap Widoyono.