• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Berita Kota

Kota Semarang Launching e-Katalog Lokal

 03-11-2016 20:07 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 64 kali Berita Kota
Pemerintah kota Semarang, Kamis(3/11) melaunching katalog elektronik(e-cataloque) lokal di Balai Kartini Jakarta. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan kontrak payung katalog daerah berupa perangkat e-ticketing antara Walikota Semarang dengan Agung Trianto Nugroho dari PT. Nusantara Global Inovasi dengan disaksikan oleh Ketua LKPP, Agus Prabowo.

Launching e-katalog lokal dan penandatanganan katalog daerah dilaksanakan bersamaan dengan Rakernas LKPP yang dihadiri kurang lebih 1.400 peserta. Peserta terdiri dari para pemerhati pengadaan barang/ jasa, pimpinan LPSE se-Indonesia, Indonesia Procurement Watch, Indonesia Corruption Watch serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Turut hadir dalam raker adalah Menteri PU & Perumahan Rakyat, Kepala Bappenas, Wamenkeu, serta perwakilan Kementrian Kominfo. Layanan e-katalog lokal Kota Semarang ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU pada Jumat(17/6) lalu.

Pada launching e-katalog lokal ini LKPPmenggandeng empat pemerintah daerah sebagai percontohan yaitu dari Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung. Namun, dari keempat pemerintah daerah ini baru kota Semarang yang unggul dan sudah masuk hingga tahap penandatangan kontrak katalog daerah. Melalui launching ini, Kota Semarang mengumumkan 5 item lokal yang telah diusulkan dan lulus verifikasi LKPP yakni mesin e-ticketing, CCTV, aspal, beton dan paving.

Dengan penandatangan ini, diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan e-katalog lokalnya. Kedepan, diharapkan pula sistem e-katalog lokal ini dapat diterapkan di seluruh pemerintah kota/ kabupaten di Indonesia. menurut Ketua LKPP, Agus Prabowo penandatanganan kontrak payung perangkat e-ticketing ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi daerah lain untuk ikut melakukan hal yang sama. pihaknya juga meminta Kota Semarang tak berhenti hanya pada produk ini. 

"Kedepan, bahkan pak Wali bisa mengangkat berbagai komoditas produk lokal," ungkap Agus.  LKPP saat ini sedang melakukan kerjasama dengan 45 Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia, meski belum semua daerah siap untuk menerapkan e-katalog lokal. Untuk menyiapkan e-katalog lokal, pemda harus memiliki ULP dengan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki integritas yang tinggi. E-catalogue lokal adalah sistem infromasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik pemerintah daerah dan/atau sifat layanan produk/ penyedia terbatas pada wilayah tertentu.

Selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam hal pengadaan barang jasa, launching layanan e-cataloque lokal ini juga akan mengembangkan peran serta penyedia lokal termasuk UMKM. Keberadaan e-katalog lokal ini akan memprioritaskan penyedia barang dan jasa untuk pemerintah daerah dari pengusaha lokal setempat baik melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Penerapan e-katalog lokal ini juga diyakini bisa menghemat APBD hingga miliaran rupiah.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, optimis dengan adanya e-katalog ini akan dapat efektif dari sisi efisiensi anggaran. Sebagai upaya pengembangan produk lokal, keberadaan e-katalog lokal ini diharapkan mampu memperluas jaringan informasi produk lokal termasuk UMKM ke tingkat nasional. Pelaksanaan e katalog lokal ini merupakan wujud komitmen pemkot semarang untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang & jasa sehingga hasilnya lebih berkualitas juga menghemat waktu pengadaan.

"Melihat potensi penghematan yang cukup besar, harapannya efisiensi dapat dialihkan ke pos anggaran lain seperti perbaikan prasarana lingkungan dan program penanggulangan kemiskinan," ungkap Walikota.