• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Walikota Tindak Tegas Pungli di BLH

 04-11-2016 15:51 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 311 kali Berita Kota
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi benar-benar tidak akan kompromi dan mentolerir oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungutan liar (pungli). Menindaklanjuti laporan Lusi Atmawati (38) saat diskusi “Ngopi Bareng Walikota” bersama Peradi dan wartawan Sabtu (29/10) lalu Walikota telah melakukan kroscek dan mengambil tindakan tegas.

Sebelumnya, Lusi menyampaikan keluhan saat dirinya dimintai uang Rp 2,5 juta untuk perpanjangan perizinan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai Komisi Amdal BLH Kota Semarang. Seminggu setelah kroscek dan klarifikasi lapangan, Walikota menyatakan adanya 3 oknum pegawai BLH yang mengakui melakukan pungutan tersebut dengan berbagai alasan, diantaranya menunjang operasional. Menanggapi hal tersebut, Walikota menyatakan bahwa pungutan tersebut adalah hal yang keliru.

Apapun alasannya, lanjut wali kota, tidak dibenarkan menarik pungutan yang tidak memiliki payung hukum. Menurutnya, biaya operasional pegawai sudah diatur dalam APBD. Sehingga tidak dibenarkan jika memungut dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

"Alasan untuk menunjang operasional itu keliru, kalau staf pemkot itu konteksnya APBD, tidak menerima ataupun meminta dari pihak lain di luar anggaran negara. Keputusannya sudah jelas, kita lakukan tindakan," tegas Hendi.  Oleh karenanya, keputusan yang akan diambil sudah jelas, bahwa ketiga PNS tersebut salah dan harus dilakukan pembinaan atau penindakan. Sebagai langkah nyata, Walikota sudah menginstruksikan BKD dan Inspektorat untuk mengkaji sanksi yang akan diberikan sesui dengan peraturan. Disampaikannya bahwa surat keputusan sanksi akan keluar pada hari Senin (7/11).

“Yang jelas mereka akan mendapat sanksi, bisa penurunan pangkat, pelepasan jabatan hingga pemberhentian secara tidak hormat,” ungkap Walikota. Pihaknya akan melihat track record ketiga PNS untuk menentukan sanksi dan langkah kedepan. Jika memang pungutan sudah lama dilakukan, maka konsekuensinya adalah pemberhentian. Namun jika baru sekali dilakukan tentu perlu adanya tindakan pembinaan, lanjutnya. Hal ini sejalan dengan PP No. 53 tahun 2010 dimana sanksi yang bisa dijatuhkan diantaranya adalah penurunan pangkat, dilepas jabatannya hingga diposisikan sebagai staf.

Terpisah, Kepala BLH Kota Semarang Gunawan Saptogiri menyatakan, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhkan kepada Inspektorat. Disinggung mengenai antisipasi ke depan agar pungli tidak terjadi lagi, Gunawan mengaku sudah menempel informasi terkait perizinan bebas biaya. "(Informasi) sudah kami pajang semua, untuk pengurusan gratis. Kecuali Amdal dan UKL - UPL) (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) itu ada biaya rapat, misal mengundang ahli, itu ditanggung pemrakarsa," ujarnya.