• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 
  • Segenap Jajaran Pemerintah Kota Semarang Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H Mohon Maaf Lahir & Batin

Berita Kota

Dispendukcapil Peringkat 1 Evaluasi Publik

 09-11-2016 18:13 WIB    by Tanya Jawab    Dilihat: 232 kali Berita Kota
Kota Semarang menempati peringkat pertama Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pada pemeringkatan ini, Kota Semarang berhasil  unggul dari 59 kabupaten/kota se-Indonesia. Posisi kedua ditempati oleh Kota Yogyakarta, disusul Kabupaten Malang, Kota Pontianak dan Kabupaten Bantul yang masuk pada posisi 5 besar.

Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Damayani Tyastianti mengatakan, evaluasi dilakukan di 59 kabupaten/kota terpilih. Adapun unit pelayanan publik yang menjadi lokus evaluasi adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), (RSUD), Disdukcapil, Puskesmas, dan Polres/Polresta. Evaluasi pelayanan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemeringkatan ini juga dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan prima, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan pelayanan, serta mendorong unit pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima. Adapun indikator evaluasi yang digunakan yaitu Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Sarana Prasarana.

“Kami memberikan nilai A untuk kategori sangat baik, B baik, C kurang baik, dan D belum baik,” ujarnya. Diperinci Damayani, dari hasil evaluasi dan penilaian terdapat 22 Kabupaten/Kota yang masuk kategori A, 24 Kabupaten/Kota masuk kategori B, 10 kabupaten/kota masuk kategori C, dan 3 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori D. Secara umum disimpulkannya hasil evaluasi pelayanan publik tersebut yaitu Standar Pelayanan di sebagian besar Dukcapil sudah dibuat lengkap, ditetapkan dan dipublikasikan namun tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Sedangkan publikasi SP masih sebatas di ruang pelayanan.

“Sebagian Dukcapil di daerah juga sudah memiliki maklumat pelayanan sesuai dengan PermenPANRB No. 15 tahun 2014, dan dipublikasikan hanya di ruang pelayanan.,” imbuh Damayani. Sementara itu, survei kepuasan masyarakat (SKM) sudah dilaksanakan di sebagian besar Dukcapil. Hasil SKM sudah ditindaklanjuti namun belum dipublikasikan, dan pengelolaan pengaduan sudah dimiliki oleh seluruh Dukcapil. Media yang paling banyak digunakan adalah kotak saran, SMS/telepon dan email.

Sebagian besar Dukcapil sudah melaksanakan inovasi yang pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari satu tahun. Untuk sarana prasana, yang sudah memadai di sebagian besar Dukcapil antara lain ruang tunggu, toilet, sistem antrian dan pengatur suhu.

“Sedangkan fasilitas disabilitas, tempat bermain anak dan tempat parkir perlu mendapat perhatian khusus," kata Damayani. Atas prestasi ini, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada teman-teman Dispendukcapil Kota Semarang atas kerja hebat sehingga berhasil meraih posisi pertama ini.

“Pesan saya terus perbaiki pelayanan, jangan berhenti melakukan inovasi agar pelayanan semakin mudah, cepat, pasti dan tidak ada pungli. Buat masyarakat tersenyum dan puas dengan pelayanan kita” ungkap Walikota. Lebih lanjut, Walikota juga berharap agar prestasi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua SKPD dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.   

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kependudukan, Rabu(9/11) diresmikan e service layanan kependudukan. dengan adanya e service ini diharapkan memberikan kemudahan pelayanan kependudukan yang lebih cepat, tepat dan online. Untuk sementara, layanan ini dapat digunakan untuk pembuatan akta kematian dan kelahiran. Namun, kedepan semua layanan kependudukan akan dilayani secara online. 

Dengan adanya sistem e-service ini masyarakat dapat melakukan pengisian data pada website resmi dispendukcapil. Dengan adanya layanan e-service ini masyarakat hanya perlu dating ke kantor saat pengambilan dan verifikasi data saja. Selebihnya, semua dapat dilakukan secara online melalui website. Keberadaan sistem online ini juga dipercaya mampu menghemat waktu pelayanan dari 2-3 hari menjadi hanya 1 hari. Bersamaan dengan launching e-service, dilakukan pula penandatanganan perjanjian pemanfaatan data kependudukan oleh 7 SKPD dan 3 RS yang akan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat.