• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Berita Kota

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Baik, BPKAD Gelar Sosialisasi

 14-02-2017 14:00 WIB    by Admin    Dilihat: 164 kali Berita Kota
Guna menciptakan tertib administrasi dan tertib pelaporan dalam pengelolaan keuangan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan Daerah Kota Semarang, di Ruang Loka Krida, Selasa (14/2).

Kepala BPKAD,  Sri Martini mengatakan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberi pengetahuan tentang penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. "Selain itu melalui acara ini dapat dijadikan media untuk menciptakan persamaan resepsi secara terintegrasi dari organisasi perangkat daerah," lanjutnya.

Pesera dalam acara ini diantaranya pejabat penatausahaan keuangan atau kasubag keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemkot Semarang.

Dalam acara ini BPKAD mengundang pakar pengelola keuangan Dr. Haryanto,  SE, M. Si,  Ak. CA dati Universitas Diponegoro Semarang.

Sri Martini menambahkan target dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah terciptanya pengelola keuangan yang lancar dan terkendali.  "Dengan itu akan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola keuangan yang baik," tukasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Adi Tri Hananto menyambut baik dan menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini akan memberikan pencerahan dan pemahaman yang sama kepada semua pengelola kegiatan, utamanya para bendahara, PA/KPA untuk bagaimana melakukan penatausahaan keuangan yang semakin baik.

"Tahun lalu, Kota Semarang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, dan target kita tahun ini harus meningkat menjadi WTP. Saya rasa itu bukan hal yang mustahil, namun juga tidak mudah. Butuh adanya komitmen dan kesungguhan dari kawan-kawan yang salah satunya diwujudkan melalui penatausahaan keuangan daerah yang baik," tuturnya.

Menurutnya Perlu dilakukan sinkronisasi antara APBD dengan peraturan perundang-undangan khususnya Perwal Nomor 4 sehingga diperoleh adanya efisiensi antara penerimaan dan belanja daerah. Di akhir ia mengingatkan para pengelola keuangan untuk melaksanakan sesuai aturan. "Bendahara adalah motor penggerak di masing-masing OPD, apa yang harus dilakukan?  taati aturan yang berlaku,  jika tidak ingin bermasalah nantinya, " pungkas Adi.