• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Media Sosial Internet dan Pelanggaran Hukum di Dunia Siber Pasca Revisi Undang-Undang ITE

 14-06-2017 10:25 WIB    by Admin    Dilihat: 504 kali Berita Kota
Pemerintah Kota Semarang melalui  Dinas Komunikasi menyelenggarakan Forum Group Dissuccion  ( FGD ) dengan Tema“Media Sosial Internet dan Pelanggaran Hukum di Dunia Siber Pasca Revisi Undang-Undang ITE” yang bertempat di Gedung Balaikota Semarang. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Adminitrasi Umum Sekda Kota Semarang Agustine Lusin  dan  Direktur Pemberdayaan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkari ,Selasa (13/6 ).
Dengan perkembangan teknologi yang berlangsung begitu cepat, banyak orang yang memiliki akses untuk menuangkan aspirasi pada produk teknologi.
Karena itu, dengan adanya pemberlakuan undang-undang ini. Kementerian Kominfo berharap setiap orang yang mendapatkan akses bersikap dewasa ketika sedang berinternet. Termasuk ketika ia berucap dalam tulisan di internet. Sebab, bisa saja apa yang dia unggah di media sosial memberi dampak luar biasa, dan bila menyentuh ranah privasi orang lain, bisa menimbulkan permasalahan.
Sehingga siapa pun yang di internet, apabila menerima atau mengirim informasi, perlu cek dan ricek, perlu waspada. Kalau ingin meneruskan pesan ke orang lain, jangan sampai terjadi kesalahan atau melanggar ketentuan yang dilarang dalam UU ITE informasi.
“Dalam UU ITE, salah satu poin penting terdapat pada pasal 27 tentang pengurangan hukuman untuk kasus pencemaran nama baik dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Pengurangan hukuman juga berlaku pada pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan yang semula berlaku hukuman 11 tahun, kini hanya empat tahun penjara. Dengan adanya aturan ini, tersangka baru bisa ditahan setelah ada keputusan hukum tetap atau inkrah”, ujar Septriana Tangkari.
·        Septriana menambahkan bahwa untuk menyosialisasikan UU ITE, Kementerian Kominfo bersama stakeholder terkait, termasuk asosiasi, terus mengingatkan masyarakat mengenai dampak pelanggaran terhadap undang-undang ini. Termasuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, karena UU ITE erat kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
·        Dalam Sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakan Asisten Admintrasi Umum  Agustine Lusin mengatakan bahwa
·        Kota Semarang saat ini menjadi satu dari empat kota di Indonesia yang menyandang predikat Smart City. Maka Saya ingin predikat ini tidak hanya menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang cerdas dengan banyaknya aplikasi TI, namun juga kota dengan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan media sosial atau TI yang ada.
·        Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang ITE ini pada awalnya adalah untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (syber crime). Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online

Pihaknya berharap kegiatan diskusi publik kali ini bisa memberikan manfaat bagi terciptanya masyarakat yang cerdas dalam memanfaatkan media sosial.