• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Gandeng KPK, Hendi Makin Komit Perangi Korupsi

 22-08-2017 16:06 WIB    by Admin    Dilihat: 489 kali Berita Kota
Serius tekan kasus korupsi di jajaran Pemkot Semarang, Walikota Hendrar
Prihadi menegaskan pentingnya pemahaman upaya pencegahan korupsi. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang
menjadikan perhatian dan keprihatinan khusus Walikota Hendrar Prihadi.

Ke depan,dirinya menginginkan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di Kota Semarang.
 Serius tekan kasus korupsi di jajaran Pemkot Semarang, Walikota Hendrar Prihadi menegaskan pentingnya pemahaman upaya pencegahan korupsi. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan PNS Kota Semarang menjadikan perhatian dan keprihatinan khusus Walikota Hendrar Prihadi. Ke depan, dirinya menginginkan semakin banyak informasi yang diketahui terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di Kota Semarang.

Tak tanggung-tanggung, Walikota menghadirkan langsung Wakil Ketua KPK, Alexander
Marwata untuk memberikan pencerahan dan masukan sebagai upaya pencegahan tindak
pidana korupsi. “Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam
kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang
tidak mau tahu”, ungkap Walikota. Dengan adanya Tim Saber Pungli yang gencar
memberantas tindak pidana korupsi maupun OTT, golongan tidak mau tahu pun
semakin berkurang.

“Permasalahannya sekarang adalah golongan tidak tahu yang justru berpotensi melakukan praktik korupsi lebih banyak. Dan parahnya, golongan ‘tidak tahu’ inilah yang melahirkan golongan baru yaitu golongan ‘Tidak Mau’ yang justru menghambat proses pembangunan karena tidak mau melakukan pekerjaan”, lanjut Walikota.

Ke depan Walikota menginginkan semakin banyak jajarannya yang paham dan menghindari
tindak pidana korupsi. Walikota mengingatkan saat ini telah ada OTT dari tim KPK maupun tim saber pungli yang harapannya semakin menurunkan angka kasus  korupsi dan jerat hukum pidana.    
Angka aduan korupsi seIndonesia, menurut Wakil Ketua KPK, tercatat mencapai tujuh hingga delapan ribu kasus. Dari jumlah tersebut, baru kurang lebih 100 kasus per tahun
yang bisa ditangani dengan kekuatan KPK.
 
“Ini adalah PR berat. Jika hanya ditangani KPK maka sampai kapanpun tak akan selesai. Karenanya diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah, perbaikan proses pengadaaan barang jasa, penguatan apip serta perijinan hingga pengawalan dana desa,” ungkap Alex.
Selain itu, Alex juga menekankan pentingnya penguatan jajaran inspektorat sebagai pengawas
internal. Tak hanya itu, membangun whistle blower di setiap daerah juga
dapat menjadi langkah konkret pencegahan korupsi. Jika terintegrasi dengan KPK,
keberadaan whistle blower di 500 Pemda se-Indonesia akan semakin baik.

Upaya serius Pemkot dalam pencegahan korupsi juga terlihat dari penyelenggaraan Workshop Bisnis Berintegritas yang mengangkat tema “Peran Pemerintah Kota Semarang dan Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang digelar di Ruang Komisi A-B. Workshop ini menggandeng Pattiro, Kadin, Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKA)
Undip, dan TI Indonesia dengan menghadirkan dua narasumber Alexander Marwata dan
Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Workshop ini digelar dengan merujuk catatan
KPK bahwa sektor swasta menempati peringkat pertama keterlibatan dalam kasus
korupsi yang ditangani selama kurun waktu 2004-2016.  

Sejumlah langkah nyata telah dilakukan Pemkot untuk mengurangi korupsi sektor bisnis diantaranya dengan mendorong beberapa program diantaranya transparansi pengadaan barang dan jasa melalui
Lelang Pengadaan Secara Elektronik/ LPSE http://lpse.semarangkota.go.id/eproc/,
pengelolaan pengaduan dengan LAPOR HENDI, keterbukaan informasi informasi
melalui portal  http://semarangkota.go.id/ serta transparansi dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan  http://dpmptsp.semarangkota.go.id/.

Hasilnya, Walikota Hendi mampu membawa Kota Semarang naik pesat dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi, di mana pada tahun 2010 dari 50 kota besar yang disurvei, Kota
Semarang berada di urutan ke-25 dengan skor 5,0 jauh di bawah kota lainnya. Namun
di tahun 2015, dari 11 kota besar yang di survey semarang menduduki peringkat 3
dengan skor 60.