• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Walikota Hendi Kedepankan Partisipasi Dalam Relokasi

 23-08-2017 14:41 WIB    by Admin    Dilihat: 479 kali Berita Kota
Banyaknya prestasi yang diraih Pemerintah Kota Semarang terkait pengelolaan perumahan di Kota Semarang menarik Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana pengelolaan perumahan di Kota Semarang. Hal itu diwujudkan melalui diselenggarakannya Seminar Nasional dengan tema “Rumah Layak dan Terjangkau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap” di Kampus Undip Tembalang, Rabu (23/8).

Walikota Semarang Hendrar Prihadi selaku salah satu pembicara dalam seminar tersebut bersama Dirjen Penyediaan Perumahan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, dan Direktur Utama Bank BRI, memaparkan sejumlah solusi alternatif penataan pemukiman di Kota Semarang melalui pola partisipatif.

Menurutnya saat ini banyak masyarakat yang tertarik untuk beraktifitas di kota Semarang sehingga otomatis berdampak terhadap padatnya pemukiman.
“Untuk itu kami berupaya menata pemukiman bukan semata-mata mengenai bangunannya saja, tetapi juga tentang masyarakat di dalamnya. Semua pihak harus terlibat di antaranya Pemerintah, Pengusaha, Pewarta dan Penduduk itu sendiri,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya memberi solusi berupa tiga upaya, yaitu revitalisasi, fasilitasi, dan persuasi. Selama ini orang nomor satu di Kota Semarang itu telah merevitalisasi sejumlah kampung kumuh menjadi pemukiman yang layak melalui program kampung tematik seperti kampung seni, kampung jawi, kampung bandeng, kampung batik, serta kampung pelangi yang sempat viral dan bahkan menjadi sorotan dunia.

Ke depan, Hendi, sapaan akrab Walikota, rencananya akan menargetkan membenahi 11.000 unit rumah tidak layak huni. Selain itu ada pula upaya fasilitasi yang dilakukan Walikota Semarang dengan memberikan sebanyak 2.125 unit hunian vertikal atau rusunawa dengan biaya murah di Bandarharjo, Pekunden, Plamongan, Kaligawe, Karangroto, serta Kudu dan juga kredit murah andalan Pemerintah Kota Semarang, berupa Kredit Wibawa (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara) sebagai modal usaha bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM. Upaya yang terakhir yaitu persuasi dengan menawarkan kepada masyarakat sejumlah hunian murah sederhana.

Saat ini, ujarnya, pola pembiayaan kredit kepemilikan perumahan dengan bunga ringan telah banyak ditawarkan oleh perbankan. Pemkot Semarang berupaya agar tersosialisasi dengan baik. “Tapi bagaimana masyarakat agar bisa memiliki rumah yang sehat dan layak, kami memiliki program bedah rumah tidak layak huni, serta penyediaan 6 rusunawa yang dapat menampung sebanyak 2.125 KK,” tuturnya.

Sementara terkait tidak adanya pengembang yang menyediakan rumah murah bersubsidi, Walikota menandaskan bahwa kondisi infrastruktur di Kota Semarang ini kian meningkat sehingga menjadikan naiknya harga tanah.
“Akibatnya banyak pengembang yang sulit mendapatkan tanah dengan harga murah. Solusinya dari bank membeli tanah dan membangun rumah murah kemudian meminta support Pemerintah Kota,” pungkasnya.