• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Tidak Ada Istilah “SLOW RESPON” Untuk Aduan Dan Layanan Informasi Publik

 28-09-2017 13:49 WIB    by Admin    Dilihat: 162 kali Berita Kota
Semarang - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Pemerintah Kota Semarang  menggelar acara kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dan Pedoman PPID Kota Semarang. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi Admin LAPOR! setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintahan Kota Semarang sebagai upaya pemerintah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Bertempat di gedung Balaikota Semarang, Kamis (28/09), dan dibuka secara resmi oleh Asisten Adminitrasi Umum Agustin Lusin Dwimawati, hadir pula sebagai  Narasumber Bona Ventura dan Widi Nugroho dan tentunya Admin, Kontributor PPID  dan Sekretaris OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam laporannya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diah Supartiningtyas mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang  sudah menerapkan LAPOR! sejak tahun 2016 dan. LAPOR! merupakan sarana pengaduan dan penyampaian aspirasi berbasis media sosial pertama di Indonesia sebagai sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang di kelola oleh Kantor Staf  Presiden (KSP).

“Hingga saat ini LAPOR! terhubung dengan 81 Kementerian/Lembaga, 9 Pemerintah Provinsi, 5 Pemerintah Daerah, 70 BUMN di Indonesia dan 130 Perwakilan RI di Luar Negeri.Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan oleh Asisten Umum Agustin Lusin Dwimawati mengatakan program LAPOR! sekiranya dapat memetakan setiap pengaduan masyarakat”, terangnya.

Diah juga menambahkan bahwa jika ada kendala teknis setiap OPD dapat berkomunikasi dengan admin pusat di Diskominfo Kota Semarang secara langsung.
Sementara itu dalam sambutannya Asisten Adminitrasi Umum Agustin Lusin Dwimawati yang mewakili Wali Kota Semarang yang berhalangan hadir mengatakan bahwa dalam Perwal Nomor 35 tahun 2017 dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Namun yang terjadi di lapangan masih ada informasi yang seharusnya bersifat terbuka bagi masyarakat, justru terkesan ditutup-tutupi.

”Sekarang itu tidak jamannya lagi informasi itu ditutup-tutupi. Justru kalau ada sesuatu yang demikian, itulah yang nantinya menjadi akar munculnya kecurigaan masyarakat akan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang”, tuturnya.

Ditambahkan Lusin bahwa kegiatan ini cukup penting karena tuntutan akuntabilitas mengenai penyelenggaraan pemerintah.

“Kegiatan ini diadakan agar panjenengan semakin mudeng jenis-jenis informasi mana yang wajib, mana yang serta merta, mana yang termasuk informasi berkala dan mana yang dikecualikan, sehingga tidak ada lagi yang bingung ketika ada permohonan informasi publick”,Juga sebagai acuan panjenengan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Lusin berharap tidak ada  istilah slow respon ketika menanggapi aduan pelayanan publik dari masyarakat.