• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

KPK : Budaya Integritas harus dimulai dari Pejabat Publiknya

 11-10-2017 15:30 WIB    by Admin    Dilihat: 396 kali Berita Kota
Semarang : Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu, (11/10) melaksanakan Workshop Pembangunan Budaya Integritas Eksekutif dan Legislatif di Hotel Ciputra Semarang, yang menghadirkan Fungsional Deputi Pencengahan KPK RI Rian Herviansyah Utama sebagai pemberi materi.

Peserta yang hadir dalam workshop ini yakni pejabat eselon 2 dan 3 dilingkungan pemkot Semarang dan anggota Legislatif kota Semarang.
 
Dalam sambutannya Fungsional Deputi Pencengahan KPK RI Rian Herviansyah Utama menjelaskan saat ini KPK sedang melakukan upaya preventif menurunkan angka Korupsi di lingkup pemerintahan.
 
Program pembangunan budaya Intergritas ini merupakan
langkah penting membangun budaya integritas sekaligus memberikan pemahaman. Apalagi ada tiga hal yang mesti dipahami dalam membangun budaya anti korupsi ini.
 
“Pertama nilai integritas bisa diinternalisasi bukan hanya sekedar pemahanan akan tetapi bisa dipraktekan, kedua dalam kesempatan ini juga akan membicarakan tentang integritas membuat sistem yang terintegrasi.

Dan selanjutnya yakni tekait kepemimpinan di Organisasi Perangkat Daerah yang
dapat membangun integritas yang dapat menciptakan budaya anti korupsi di
lingkup pemerintahan,”jelasnya.
 
Lebih lanjut, Rian mengatakan saat ini tolok ukur yang menjadi perhatian yakni indeks presepsi korupsi di setiap lembaga negara maupun pemerintahan daerah. Akan tetapi pihaknya mendorong menaikan indeks kebahagiaan karena jika orang yang terhindar dari hal negatif bisa dilihat dari indeks kebahagian.
 
“Kalau orang yang banyak masalah pasti indeks kebahagiaannya rendah, maka dari itu ini akan kami kembangkan dan sosialisasikan. Sehingga tidak lagi indeks presepsi korupsi yang dikedepankan lagi,”imbuhnya.