• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

HENDI : Kualitas Pelayanan Publik Selalu Harus Ditingkatkan !

 20-10-2017 13:21 WIB    by Admin    Dilihat: 544 kali Berita Kota
Semarang- Kualitas Pelayanan Publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.  Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.
Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan  FISIP UNDIP  pada Jumat ( 20/17) mengadakan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM ).Acara bertempat di Ruang Komisi A-B Gedung Moch Ikhsan  Lantai 8 Balaikota Semarang.

Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi , Sekretaris Daerah Kota Semarang Adi Trihananto, Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang, Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

Dari hasil survei ternyata menunjukkan bahwa jika ditotal, nilai keseluruhan pelayanan oleh Pemerintah Kota Semarang mengalami peningkatan, kalau tahun 2016 sebesar 78,10 maka di tahun 2017 ini nilainya menjadi 78,88 atau berada pada kategori B (Baik). Bahkan 3 OPD masuk kategori pelayanan publik sangat baik, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi Informatika. Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Bahwa kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meski secara keseluruhan nilainya naik, namun kalau kemudian  merinci per OPD, ada beberapa yang mengalami penurunan nilai dibanding tahun 2016. Sebut saja Dinas Kesehatan (tahun 2016, nilai 86,56 sementara tahun 2017 81,84), dan Dinas Perdagangan (nilai pada tahun 2016 75,65, turun menjadi 73,95 pada tahun 2017), ujar Mas  Hendi sapaan Wali Kota Semarang  dalam sambutannya.

Pihaknya berharap ” Semua OPD  mencermati untuk bagaimana kemudian persoalan maupun kelemahan yang ada segera ditambal dengan inovasi pelayanan yang lebih baik dan lebih hebat.” tambahnya.