• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Pajak Bagi Pengusaha Jasa Boga / Catering Semarang

 15-12-2017 07:24 WIB    by Admin    Dilihat: 478 kali Berita Kota
Pemerintah Kota Semarang melalui  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menggandeng  Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) menyelenggarakan Gathering dengan Pengusaha Jasa Boga / Catering pada Kamis, (14/12) bertempat  di Hotel Quest Jalan Plampitan  Semarang.Acara tersebut dibuka oleh Asisten Adminitrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Semarang Agustin Lusin Dwimawati.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, Kementrian Keuangan RI tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Semarang Nomor 973/321 //PERJJ- 4 /WPJ.10/2014.

Ketua panitia Gunarti Listyo Utami selaku Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Pada Bapenda Kota Semarang dalam laporannya mengatakan kepada Pengusaha jasa boga /catering tentang adanya kewajiban terhadap pajak restoran dan pajak penghasilan ,yang utamanya tentang obyek, subyek dan dasar pengenaannya sehingga Wajib Pajak menjadi paham dan tidak ada lagi anggapan bahwa ada double pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat 6(aj) disebutkan bahwa jasa katering atau tata boga termasuk dari jenis jasa lain yang masuk dalam objek PPh Pasal 23. Tarif yang dikenakan adalah 2 % dari jumlah bruto bila wajib pajak yang dipotong memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lebih tinggi 100% bila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP.

Dalam sambutan Wali Kota semarang yang dibacakan  Agustin Lusin mengatakan kesadaran bapak/ ibu selaku Wajib Pajak terhadap kewajiban – kewajiban perpajakan baik itu pajak pusat maupun daerah, mengingat bahwa pembiayaan negara terbesar adalah dari pendapatan pajak. Oleh karena itu partisipasi dan kontribusi para pengusaha jasa boga / catering yang saat ini hadir akan sangat berguna bagi kemajuan Kota Semarang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk Dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, Jasa boga atau katering sendiri mempunyai beberapa kriteria.

Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :
1. sebagai jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan;
2. penyajian makanan dan/atau minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
3. tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan.

Walaupun penghasilan dari jasa katering atau tata boga termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23, namun tidak otomatis semua pengusaha jasa katering atau tata boga dikenakan PPh Pasal 23. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan atas penghasilan yang berasal dari imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.