• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Pembayaran SPPT PBB Dorong Kemajuan Pembangunan Kota Semarang

 09-01-2018 12:11 WIB    by Admin    Dilihat: 379 kali Berita Kota
Selasa, (9/1) Bertempat di  Ruang Lokakrida lantai VIII Gedung M. Ichsan Jl. Pemuda No.  148 Balaikota   Semarang  diserahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 kepada Wajib Pajak di Kota Semarang. Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Semarang , Muspida Kota Semarang, Ketua FIM dan LPMK, Wajib Pajak (WP) berketetapan besar dan Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam laporannya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang A. Yudi Mardiana mengatakan target dan realisasi PBB tahun 2017 dengan Target Rp. 335.000.000 dan realisasi
Rp. 347.735.689.081 dengan prosentase 103,91%. Sedangkan target di tahun 2018 ini diproyeksikan sebesar Rp. 376.000.000.000,00 atau naik 12,5%  bila dibandingkan target PBB tahun 2017.
“Penyampaian SPPT merupakan proses lanjutan dari pemungutan pajak PBB setelah SPPT ditetapkan dan dicetak Badan Pajak dan Retribusi Daerah,” kata A Yudi.

Target naik, realisasi over target dan di tahun 2018 ini ternyata juga ada kenaikan ketetapan PBB dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya,Pembebasan PBB atas Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 130.000.000,00  Pembebasan PBB bagi warga miskin, Penyesuaian NJOP yang semakin mendekati Harga Pasaran Umum yang melibatkan Kecamatan dan Kelurahan,Penyesuaian NJOP dengan Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menjadi dasar untuk penghitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang serta, Kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus meningkat, di sisi lain Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, baik DAU maupun Bagi Hasil Pajak tidak dapat diandalkan sehingga memerlukan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat, yang salah satunya adalah melalui PBB.

Dalam Sambutan Wali Kota Semarang yang dibacakan  Wakil Wali Kota  Semarang  Mbak Ita menyampaikan bahwa, perlunya  menanamkan dalam diri masyarakat bahwa PBB ini bukan untuk Pemerintah Kota Semarang, bukan untuk Mas Hendi atau Mbak Ita. Namun prinsipnya adalah dari masyarakat,oleh masyarakat dan peruntukannya pun juga buat kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan kota yang kita cintai.

Mbak Ita mengingatkan Pimpinan Daerahnya  untuk melaksanakan kewajibannya mendorong warganya untuk segera membayar PBB. Selain itu diingatkan pula supaya seluruh pegawai di jajaran Pemerintah bisa menjadi contoh untuk segera membayar PBB nya masing-masing. Ditergetkan seluruh pegawai sudah membayar PBB pada bulan Februari 2018.

Pihaknya juga berharap waktu penyampaian SPPT PBB ini bisa berbanding lurus dengan besarnya realisasi pendapatan. Makin cepat SPPT PBB kita distribusikan, makin besar pula pendapatan daerah yang kita peroleh dan gunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan di Kota Semarang, tegas Mbak Ita.