• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Parkir Liar Dinilai Jadi Penyebab Kemacetan Lalu Lintas

 17-05-2018 13:28 WIB    by Admin    Dilihat: 359 kali Berita Kota
SEMARANG- Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyebut Kota Semarang masuk dalam 9 kota termacet di Indonesia. Pihaknya hingga kini terus berupaya menangani problem kemacetan yang masih menjadi momok itu.

Menurutnya, persoalan kemacetan dikarena beberapa faktor. Di antaranya karena jumlah kendaraan yang tidak seimbang dibanding kapasitas jalan. Selain itu, juga karena parkir sembarangan atau parkir liar. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk bersikap tegas.

"Saya minta Dishub lebih galak lagi. Kalau ada parkir liar atau parkir sembarangan, angkut saja. Itu yang bikin lalu lintas macet," kata Hendi, sapaan Hendrar Prihadi, di Balai Kota Semarang, Rabu (16/5).

Ia mengatakan, banyak menjumpai titik lokasi parkir yang tidak sesuai aturan. Di beberapa ruas jalan di Kota Semarang dimanfaatkan menjadi lahan parkir baru oleh oknum. Padahal, di jalan tersebut tidak diperbolehkan ada parkir di tepi jalan.

"Lha iya, jalannya sudah sempit masih dipakai untuk parkir. Ya macet jadinya. Kita melihat masih ada hal yang harus ditumbuhkan dalam kesadaran masyarakat yaitu jangan parkir sembarangan," ucapnya.

Ia mencontohkan, titik kemacetan yang terjadi karena parkir yang tidak sesuai aturan yaitu di area Simpanglima Semarang. Di area tersebut, banyak pemilik kendaraan yang memilih parkir liar karena ingin dekat dengan tempat tujuan, khususnya saat malam hari.

"Kenapa masyarakat gak berdisiplin supaya gak macet. Nanti kalau sudah macet, pemerintah yang disalahkan, dianggap gak becus ngatur lalu lintas," sesalnya.

Hendi membantah banyaknya parkir liar di Kota Semarang karena keterbatasan lahan parkir. Saat ini, katanya, banyak tempat yang bisa dijadikan tempat parkir kendaraan di antaranya di pertokoan, mal, halaman rumah warga dan lahan kosong lainnya.

Kendati demikian, pihaknya berubaya memenuhi kebutuhan lahan parkir agar bisa dimanfaatkan warga. Hendi menyebut, beberapa lahan milik pemerintah akan dioptimalkan untuk pembangunan kantong parkir.

"Ini proses lelang gedung Dinkes (Dinas Kesehatan) di Jalan Pandanaran. Gedung yang saat ini 2 lantai nanti dibangun menjadi 10 lantai. Empat lantai untuk kantor Dinkes, sisanya enam lantai utk tempat parkir umum. Supaya orang-orang yang belanja di pusat oleh-oleh pandanaran bisa parkir di situ," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun gedung parkir bawah tanah lima lantai di bawah Lapangan Pancasila Simpanglima Semarang. Hanya saja saat ini pembangunan tersebut masih tahap pembuatan detail enginering design (DED).

"Gedung parkir di bawah Simpanglima masih tahap DED. Diharapkan lancar, mudah-mudahan. Kalau dana cukup, tahun depan sudah mulai bangun. Kalau tidak cukup, ya 2020. Yang penting ada solusi," ujarnya.

Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik menuturkan, telah melakukan identifikasi seluruh area parkir di Semarang, baik parkir resmi atau berizin dan tidak resmi yang tidak berizin.

"Kita sudah inventarisasi dan dalam waktu dekat kita rencana akan melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dan juga akan tertibkan izin-izin lama yang masih berlaku. Yang ternyata setelah melihat perkembangan Kota Semarang ini, parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan," kata Khadik.

Selain itu, lanjutnya, Dishub akan meninjau beberapa lokasi parkir umum yang berada di tepi jalan. Khususnya parkir yang memicu kemacetan lalu lintas. Di antaranya di daerah Jalan Agus Salim, Semarang, dikarenakan posisi parkir yang serong sehingga memakan separuh jalan.

"Petugas di lapangan sudah kami minta menertibkan dan agar ditata kembali," ucapnya.

Persoalan parkir umum di Kota Semarang menjadi perhatian kalangan DPRD Kota Semarang. Pasalnya, parkir umum yang notabene lokasinya di pinggir jalan sebenarnya merupakan pos primadona untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD).

"Akan tetapi, realisasinya masih terjadi kebocoran yang besar. Parkir umum yang sangat berpotensi itu justru tidak mencapai target penerimaan untuk PAD," kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, di gedung DPRD Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Dari sepengetahuannya, parkir umum ditargetkan menyumbang PAD Rp 5,5 miliar pada 2017 lalu. Hanya saja, target tersebut tidak tercapai dan hanya mampu menyumbang Rp 2,5 miliar saja.

Ia menyebutkan, kebocoran tersebut disebabkan mata rantai penerimaan restribusi parkir yang tidak langsung ke Pemkot. Melainkan melalui beberapa rantai yaitu juru parkir, pemilik area parkir, petugas penarik retribusi baru masuk ke Pemkot.

"Belum lagi kebocoran ke preman dan backing lokasi parkir. Selama mata rantai tidak diputus, pendapatan retribusi parkir umum yang menjadi primadona PAD itu tidak akan pernah tercapai," jelasnya.

Dikatakannya retribusi parkir umum sebagai primadona karena potensinya yang cukup besar. Dari perhitungannya, di Kota Semarang ada sedikitnya 1 juta sepeda motor dan 500.000 mobil.

Dalam satu hari, jika satu sepeda motor ditarik retribusi Rp 1.000 untuk sekali parkir maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar. Sedangkan retribusi untuk mobil Rp 2.000, maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar.

"Itu baru satu hari, kalau satu bulan tinggal dikalikan 30 hari. Hasilnya sangat besar," urainya.

Karena itu, Supriyadi meminta Dishub Kota Semarang untuk mencari solusi atau format baru penanganan retribusi parkir umum agar dapat menyumbang PAD lebih besar lagi.