• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Tunggakan PKB di Kota Semarang Tinggi

 30-07-2018 08:30 WIB    by Admin    Dilihat: 251 kali Berita Kota
SEMARANG-Semarang memang menjadi kota yang berkontribusi besar dalam pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jateng. Makanya, persentase pendapatan Kota Semarang bisa mencapai 17 persen se-Jateng. Namun demikian, tunggakan pembayaran PKB juga tinggi.

Kepala Bada Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng, Ihwan Sudrajat mengatakan bahwa besaran tunggakan di Jateng saat ini cukup besar. Bahkan, di Semarang hingga 30 Juni lalu, tunggakannya mencapai Rp 131 miliar.

Besarnya tunggakan ini, kata dia, jika pihaknya dan Pemkot Semarang diam saja, sampai Desember bisa mencapai Rp 260 miliar. "Makanya kita harus bekerja keras dari sekarang," katanya di Aula Balai Kota Semarang, Kamis (26/7).
Terkait dengan keterlibatan camat dan lurah, Ihwan berpendapat hal tersebut sangat efektif untuk merangsang supaya masyarakat mau membayar. Namun, persoalan barunya adalah terlibatnya camat atau lurah dalam pemantauan pendapatan PKB ini, akan menambah jam kerjanya. "Nah, ini yang saya sampaikan ke Pak Sekda, harus difasilitasi," katanya.

Terkait hal tersebut, Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto menjelaskan, melalui camat atau lurah nantinya, pemerintah lebih mudah memantau dan mendapatkan tunggakan-tunggakan PKB. Agus mengakui, Kota Semarang membutuhkan pendapatan sebanyak mungkin, meskipun targetnya Rp 585 miliar.

"Paling tidak tadi disampaikan Pak Ihwan, bisa didapat Rp 600 miliar. Karena itu, nanti kami membuat perintah tugas kepada camat dan lurah, walaupun ini sudah diberikan," katanya.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan jika sesuai dengan Pergub, maka target pendapatan PKB Kota Semarang sebesar Rp 485 miliar. Namun target yang diberikan mencapai Rp 585 miliar. Artinya, pihaknya harus mencari dan memenuhi Rp 100 miliar tambahan yang berasal dari tunggakan-tunggakan di Kota Semarang.

"Nanti dibantu camat dan lurah untuk konfirmasi, memastikan dan menyampaikan kenapa kok belum bayar PKB. Apa yang bersangkutan itu motornya sudah dijual, sudah pindah atau bagaimana. Minimal dicatat nomor handphone, nanti ditindaklanjuti pihak provinsi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ihwan tetap mengapresiasi Pemkot Semarang atas dukungannya dalam menyelesaikan tunggakan pendapatan PKB tersebut. Terlebih lagi, sejumlah pihak mau turun langsung memantau di lapangan. Ihwan mengklaim pihaknya terus melakukan pembahasan guna menemukan mekanisme penyelesaian yang terbaik.

"Saya berharap ini menjadi role model bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena Pak Gubernur sekarang sudah mendorong kita (BPPD Jateng, red) untuk langsung bekerjasama dengan kabupaten/kota. Kami sudah memulai di Kota Semarang sejak tahun lalu," ujarnya.

Ihwan juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Menurutnya, Wali Kota Semarang secara proaktif mendukung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan UPPD-nya. Timbal baliknya, kata dia, pihaknya terus bekerja keras bersama rekan-rekan di Semarang sehingga bagi hasil yang dicatat APBD Kota Semarang sebanyak Rp 585 miliar bisa dicapai.

"Tadi sudah saya sampaikan, kalau pertumbuhan PKB sudah mencapai 14 persen, saya yakin bisa mencapai Rp 600 miliar. Tetapi posisi Semarang sekarang baru di angka 4 persen, jadi masih harus ada kenaikan. Kalau 14 persen, saya sudah berani mengatakan kepada Pak Wali, Rp 585 miliar pasti kita selesaikan," jelasnya.