• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Kurang Perencaan Sebabkan Relokasi PKL Di Bantaran BKT Molor

 29-08-2018 08:30 WIB    by Admin    Dilihat: 399 kali Berita Kota
   Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai molornya relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang menandakan kurangnya perencanaan dalam pembangunan.
  "Ini menandakan pemerintah kurang dalam perencanaan. Detail engineering design (DED) proyek normalisasi Sungai BKT kan sudah lama sebenarnya," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet di Semarang.
 
     Hal tersebut diungkapkannya usai beraudiensi dengan Paguyuban PKL Karya Mandiri di wilayah Karangtempel yang menjadi bagian dari bantaran Sungai BKT dan Dinas Perdagangan Kota Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan semestinya pemerintah mesti lebih siap dalam perencanaan terkait relokasi PKL dari bantaran Sungai BKT seiring dimulainya proyek normalisasi sungai.
 
     "Harusnya kan diatur, direncanakan sejak awal. Di tengah jalan, ternyata ada kendala. Banyak pedagang protes karena tempat relokasi tidak sesuai, terlalu jauh, sempit, dan sebagainya," katanya. Dalam perkembangannya, kata dia, ternyata Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan relokasi yang baru bagi PKL yang selama ini menempati wilayah Karangtempel tersebut dengan sistem menyewa lahan.
 
     "Ya, mudah-mudahan pemerintah serius dalam menyediakan lahan sementara untuk relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang. Meski harus menyewa, membayar," ujarnya. Persoalannya, kata dia, penyewaan lahan tentunya harus dipersiapkan secara matang, termasuk penganggarannya karena sejauh ini belum ada pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
     "Pindah ini kan harus menyewa, harus membayar. Penganggarannya kapan? Kalau 2019, kemungkinan belum masuk. Harga berapa? Kami juga endak tahu. Kebetulan juga belum dibahas," katanya. Meski demikian, Agus mengatakan langkah terpenting sekarang ini adalah kepindahan PKL dari bantaran Sungai BKT karena tengah dilakukan percepatan proyek normalisasi sungai.
 
     "Yang penting, pindah dulu. Proyek normalisasi Sungai BKT ini kan proyek nasional. Kalau enggak jadi, yang rugi kan kita semua, masyarakat Kota Semarang," katanya. Sementara itu, perwakilan PKL Karangtempel mengaku sudah tidak ada keberatan terkait rencana relokasi setelah disepakati titik relokasi di kawasan MAJT Semarang.
 
     Intinya, kata Ketua Paguyuban PKL Karya Mandiri Rohmad Yulianto, para PKL Karangtempel yang berjumlah 536 orang tidak keberatan dengan tempat relokasi yang direncanakan bersama itu. Rencananya, kata dia, PKL akan menempati lahan sewa di kawasan MAJT Semarang itu selama tiga tahun ke depan, sembari disiapkan tempat permanen di Pasar Waru Semarang.
 
     "Bahkan, berhubung waktunya mendesak, pedagang mau swadaya bangun sendiri lapak-lapaknya. Namun, untuk infrastruktur lain, seperti jalan kan enggak mungkin pedagang bangun sendiri," katanya. Artinya, kata dia, butuh peran serta Pemkot Semarang untuk melengkapi infrastruktur pendukung sebagaimana yang dijanjikan akan dianggarkan pada APBD perubahan.
 
     "Ya, sekarang belum siap karena di sana (tempat relokasi, red.) belum siap, kan masih dikeraskan tanahnya. Nanti 4-5 September 2018, kami cek lokasi, ada pengukuran lahan di sana," katanya. Sebelumnya, Pemkot Semarang sudah menyediakan tempat relokasi di Pasar Klithikan Penggaron atau Pasar Barito Baru untuk menampung para PKL di bantaran Sungai BKT Semarang. Dari 536 PKL yang tergabung dalam PKL Karangtempel, sekitar 70 PKL di antaranya tetap memilih lokasi lama yang sudah disiapkan, yakni Pasar Barito Baru Semarang.