• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

PSD (Pertanyaan Sering Ditanyakan)

Pencarian :

Pertanyaan:

Bagaimanakah prosedur ekspor bagi UMKM yang belum mempunyai badan usaha?

Jawab :

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bila ingin melakukan ekspor produknya maka diwajibkan mempunyai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri perdagangan RI (Permendag RI) Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara stimultan bagi perusahaan perdagangan dan Perda Kota Semarang Nomor 6 tahun 2009 tentang SIUP.

Bila belum mempunyai badan usaha, maka pelaku usaha UMK supaya mengurus SIUP dan TDP ke Badan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang Jl. Pemuda No. 148. Selain itu, juga harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan Kantor Pajak, setelah itu mengurus ke Bea Cukai untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabean (NIK).

Proses Selanjutnya, semua fotokopi dokumen tersebut dibawa ke Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk dikeluarkan surat izin ekspor, karena kewenangan ekspor impor berada di tingkat Provinsi. 

Pertanyaan:

Apakah pasien yang memakai BPJS yg dirawat di rumah sakit memang ada batas waktunya?

Jawab :

Tidak ada batas waktu perawatan pasien BPJS di rumah sakit. Sebagai contoh, Pasca oprasi amandel, tenggorokan biasanya masih sakit, tapi tetap dipulangkan. Sebab, hanya diperlukan waktu saja agar sembuh. Proses penyembuhan itu bisa sambil istirahat di rumah, tidak harus di rumah sakit.

Pertanyaan:

Masihkah perlu Lapor SPT PPh setelah kena PHK?

Jawab :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Jadi, apabila seseorang masih terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka Wajib Pajak tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh

Pertanyaan:

Apakah Perusahaan kecil seperti CV diwajibkan memberikan upah sesuai UMK?

Jawab :

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing Gubernur diwilayahnya dengan UMP atau UMK, untuk UMK Kota Semarang sebesar Rp 1.909.000

Pertanyaan:

Bagaimana cara mengurus pemindahan kepesertaan dari Peserta Penerima Upah (PPU) ke pembayaran mandiri?

Jawab :

Untuk peserta yang pindah dari PPU ke peserta mandiri, maka peserta harus datang ke kantor BPJS Keseharan untuk mengisi formulir dilampiri surat keterangan PHK, KTP, Kartu Keluarga (KK) dan buku rekening Bank.

Pertanyaan:

Bagaimana memasukan anak ke dalam Jamkesmas jika si anak sudah ikut BPJS Kesehatan?

Jawab :

Program Jamkesmas yang sekarang menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) fasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Namun, Pendataan peserta dilakukan oleh Kementrian Sosial.

Anak yang diusulkan menjadi peserta Jamkesmas adalah anak dari orang tua peserta Jamkesmas, mulai dari bayi baru lahir sampai umur 21 tahun, terkecuali masih mahasiswa (sampai usia 25 tahun).

Sedangkan anak yang sudah dewasa atau mahasiswa lebih dar 25 tahun mendaftar secara mandiri ke BPJS Kesehatan. Bagi peserta yang sudah dewasa (menikah), mekanisme usulan Jamkesmas/BPJS/KIS melalui pendataan warga mikin yang dilakukan Kementrian Sosial/ Dinas Sosial

Pertanyaan:

Berapa bulan untuk menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan?

Jawab :

Status hubungan kerja bedasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan ada dua, yakni pekerja tetap dan pekerja tidak tetap.

Untuk pekerja tetap, mekanismenya bisa melalui masa percobaan paling lama 3 bulan. Setelah melewati masa percobaan, maka pekerja langsung diangkat sebagai pekerja tetap.

Sedangkan Untuk pekerja tidak tetap dibagi dua, yakni pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pekerja harian lepas. Untuk PKWT ada kontrak paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun.

Jadi kontrak yang melebihi 3 tahun menyimpang dari pasal 59 sampai dengan 62 UU No 13/2003 jo Permenaker No 100/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pertanyaan:

Bagaimana cara agar anak dan istri mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat)?

Jawab :

Kepersertaan Program KIS ditetapkan melalui Keputusan Kementrian Sosial. Update data kepersertaan minimal 6 bulan sekali melalui Dinas Sosial Kabupaten Atau Kota. Untuk itu diharapkan agar peserta program KIS dapat melakukan updatingjumlah peserta ke Kantor BPJS Kantor Cabang Utama Semarang di Jl Sultan Agung dengan membawa bukti diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kehamilan dari dokter dengan dilampiri surat pengantar dari Dinas Sosial Kota Semarang

Pertanyaan:

Apakah Perbedaan dari Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun, dan apakah 2 kartu itu fungsinya sama?

Jawab :

Perbedaan antara Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun adalah JHT dapat diambil kapan saja dan tidak ada batasan masa kepersetaan, sedangkan pensiun hanya dapat diambil apabila tenaga kerja memasuki masa pensiun di usia 56 Tahun. Dari sisi iurannya pun berbeda, JHT 5.7% sementara Pensiun 3%. Sedangkan kartu diberikan ada 2 bagi tenaga kerja, satu untuk JHT dan satu untuk Jaminan Pensiun (JP) untuk tenaga Kerja yang mengikuti program pensiun