Pantauan Pemberlakuan PKM Hari Pertama Bersama Wali Kota dan Jajaran Forkopimda


27 April 2020  •  09:05  •  Dilihat 116x  •  DINAS KESEHATAN  •  Berita
Pantauan Pemberlakuan PKM Hari Pertama Bersama Wali Kota dan Jajaran Forkopimda

SEMARANG – Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) resmi diberlakukan di Semarang mulai hari ini, Senin (27/4)  dengan berdirinya 16 posko pemantauan di sejumlah tempat. Kebijakan PKM tersebut diterapkan untuk menekan angka penyebaran COVID  19 di kota Semarang yang sampai saat ini belum menunjukan penurunan.

Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran Forkopimda mendampingi Wali kota bersama Wakil Wali Kota Semarang melakukan peninjauan di sejumlah titik pos pantau dalam rangka percepatan penanganan COVID 19. Tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan aturan PKM dapat berjalan dengan baik,

Hendi sendiri menuturkan, dari pemeriksaan yang dilakukannya, tidak semua kendaraan dengan nomor polisi luar kota merupakan pemudik. 

"Jumlah pemudik hari ini sudah jauh berkurang, hanya 1 - 2 saja dengan plat nomor luar kota, yang kemudian kita tanya untuk dicatat keterangannya," terang Wali Kota Semarang tersebut.

Wali Kota Semarang tersebut menegaskan, ada dua hal yang menjadi fokus pengecekannya, selain pos pemantauan, juga ada tempat usaha seperti pabrik. Adapun Pos Pemantauan Mangkang dipilih untuk menjadi sasaran pantauan karena pihaknya ingin memastikan petugas tegas dalam menegakkan PKM. Terutama penekanan pada SOP pemeriksaan pelintas dan siapa yang diperbolehkan memasuki wilayah Kota Semarang.

Hendi menegaskan pos pemantauan bertugas membatasi masyarakat yang akan memasuki Kota Semarang. Namun bagi warga yang memiliki keperluan bekerja, masih diberikan keleluasaan.

Sementara itu lokasi aktivitas usaha yang ditinjaunya antara lain PT. Phapros dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang. Tinjauan Hendi ke dua lokasi tersebut dikarenakan, pabrik menjadi salah satu wilayah yang harus secara tertib mengikuti aturan PKM di Kota Semarang.

“Saya minta tolong kepada Kepala APINDO untuk bisa menyampaikan ke anggotanya, agar mulai mengatur jam kerja pegawai, tekankan SOP kesehatan seperti jaga jarak, masker, pengukuran suhu tubuh, hand sanitizer, atau cuci tangan, itu semua wajib hari ini,” pesan Wali Kota Semarang tersebut.

Selain itu, Hendi meminta pengelola pabrik agar menyediakan kartu identitas bagi buruh pabrik. Mengingat 60 persen pekerjanya merupakan warga Kendal, perlu ada identitas yang jelas. 

“Jadi nanti tinggal menunjukkan saja identitas dari pabrik, sehingga bisa lolos pos pantau,” pungkas Hendi. 

“Perlu diperhatikan, konsep pos pantau dalam PKM, yang ingin dibatasi yaitu pemudik. Maka bagi warga yang punya aktivitas urgen di Kota Semarang, seperti bekerja, diperbolehkan dengan pembatasan sesuai SOP protokol kesehatan,” tekannya.

Menu Portal

Berita Populer