Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021


19 Februari 2021  •  10:45  •  Dilihat 84x  •  DISKOMINFO  •  Berita
Focus Group Discussion (FGD)  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2021

Pada hari Kamis (19/02) Diskominfo Kota Semarang Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Terkait Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Diskominfo Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SH, S.IP., M.Si, didampingi oleh Bapak Agus Joko Triyono, S.STP, MM Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, tim PPID Kota Semarang, serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan BUMD yang ada di Kota Semarang. Pentingnya keterbukaan informasi juga dibahas oleh Kepala Diskominfo Kota Semarang bahwa Perangkat daerah, terutama Kecamatan, merupakan garda terdepan dalam melakukan pelayanan keterbukaan informasi. 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa transparansi atau keterbukaan informasii merupakan bentuk akuntabilitas badan publik kepada masyarakat. Akuntabilitias menjadi kewajiban organisasi publik untuk memberikan keyakinan dan bertanggung jawab atas keputusan, kegiatan, dan kinerja, sesuai standar dan komitmennya untuk masyarakat. Keberadaan transparansi secara mendasar juga dilindungi oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 28 F amandemen kedua UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi dan lingkungan sosialnya. Juga ditegaskan secara mendetail di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, istilah transparansi, akuntabilitas serta kemudahan akses menjadi kunci dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini mencakup pembahasan dan diskusi mengenai pentingnya Informasi Dikecualikan, SOP Pelayan Informasi, dan kanal Pelayanan Informasi secara Online. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Informasi Dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Informasi Dikecualikan sendiri tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, antara lain seperti informasi yang mencakup data pribadi yang jika dipublikasikan dapat merugikan suatu pihak. 

Dengan diselenggarakanya kegiatan ini,  diharapkan setiap Perangkat Daerah di Kota Semarang memiliki acuan dalam melakukan Pelayanan Informasi, terutama mengenai informasi yang Dikecualikan,  mengingat informasi tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pelayanan keterbukaan informasi publik. Karena dengan berpegang dan mengetahui  informasi mana saja yang tidak boleh dipublikasikan, Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan informasi akan paham akan batasan dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat.  Kemudian dengan adanya pembahasan mengenai SOP Pelayanan informasi, seperti pada  pengisian formulir permohonan, diharapkan dapat  meminimalisir penyalahgunan informasi suatu Badan Publik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Harapan lebih besar selanjutnya yakni mempertahankan peringkat dan nilai tertinggi yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berkolaborasi dalam memberikan pelayanan informasi yang baik di Kota Semarang. 

Menu Portal

Berita Populer